BACARITAMALUT.COM – Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP HPMS) periode 2026–2031 resmi dilantik di Bela Hotel Ternate, Jumat (9/10/2026) malam.
Dalam pelantikan tersebut, M. Iqbal Ruray dilantik sebagai Ketua Umum, Abdul Rauf Wajo sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hadijah Tukuboya sebagai Bendahara Umum.
Pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula di Ternate. Dalam agenda itu, HPMS turut mengukuhkan Sherly sebagai Dewan Pembina PP-HPMS.
Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi keberadaan HPMS yang telah berdiri sejak 1950-an. Namun, ia menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pemekaran daerah tersebut telah berlangsung selama 23 tahun.
“Masyarakat Sula sebagian besar sebagai petani dan nelayan, permasalahan kebanyakan soal jalan, jaringan dan air bersih. Dan semua ini memerlukan konektivitas,” terang Sherly.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Kendala akurasi data dan proses administrasi juga disebut menghambat pemerintah daerah dalam mengajukan bantuan pembangunan ke pemerintah pusat.
“Misalnya di dalam APBN itu ada jalan inpres daerah, maka daerah tersebut yang harus mengusulkan, sementara di Kepulauan Sula sendiri kesulitan data. Kepulauan Sula ini kurang aktif melakukan pengusulan, sementara usulan itu membutuhkan proses administrasi dari kabupaten, tetapi karena datanya tidak akurat,” tegasnya.
Sherly juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran pembangunan jembatan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula. Padahal, jalan dan jembatan menjadi infrastruktur penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi petani dan nelayan.
Ia berharap HPMS dapat menjadi wadah yang aman bagi pelajar dan mahasiswa untuk membangun kebersamaan, memperkuat konektivitas, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum PP HPMS M. Iqbal Ruray menegaskan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan Maluku Utara.
Kendati demikian, ia memastikan dukungan tersebut tidak menghilangkan independensi HPMS sebagai organisasi mahasiswa.
“HPMS mendukung kepemimpinan Ibu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan Maluku Utara yang maju, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah, melalui sumbangan gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual kader HPMS,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan, kemitraan dengan pemerintah harus tetap berjalan seiring dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Namun, kemitraan tidak berarti menghilangkan independensi organisasi. HPMS tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan solutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagi kami, dukungan dan pengawasan merupakan dua bentuk tanggung jawab yang saling melengkapi demi pemerintahan yang berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain menegaskan sikap organisasi, Iqbal menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi beberapa sektor yang menurutnya membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Pembangunan di Kepulauan Sula masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kami berharap Kepulauan Sula dan Taliabu mendapat tempat yang proporsional dalam prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara. Kami juga berharap aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Kabupaten Pulau Mangoli dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
HPMS memiliki sejarah panjang dalam perjalanan organisasi pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula. Organisasi ini diprakarsai melalui Singosari Agreement di Malang pada 1957, sebelum resmi berdiri pada 20 September 1959 di Kota Ujung Pandang, yang kini dikenal sebagai Makassar, dengan semboyan “DAD HIA TED SUA”.
Berdasarkan hasil Kongres IV, pusat kedudukan PP HPMS yang sebelumnya berada di Makassar sejak 1959 hingga 2025, kini resmi dipindahkan ke Ternate. HPMS juga memiliki cabang dan komisariat yang tersebar di lebih dari 10 provinsi serta sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. (RED)
