BACARITAMALUT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai membedah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sejumlah pasal dalam regulasi tersebut harus diubah setelah mendapat catatan evaluasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula, Amanah Upara, mengatakan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi dan catatan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Catatan tersebut diteruskan melalui Biro Hukum Provinsi Maluku Utara untuk ditindaklanjuti Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Sula bersama OPD terkait.
“Perubahan ini dilakukan berdasarkan catatan dari Kementerian Keuangan. Ada sejumlah pasal yang perlu disesuaikan karena dinilai belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” jelas Amanah, Senin (16/11/2026).
Sebanyak 11 OPD yang dilibatkan meliputi Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas LHKP, Dinas Pariwisata, BP2RD, Dinas Perhubungan, Disnakertrans, serta RSUD Sanana.
Menurut Amanah, sebelas OPD tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga perlu dilibatkan untuk membahas penyesuaian pasal-pasal dalam regulasi tersebut.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi Kemenkeu mencakup sejumlah ketentuan yang perlu dihapus, ditambahkan, maupun dikurangi. Beberapa ketentuan juga dinilai cukup diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), sehingga tidak perlu dimasukkan dalam Perda.
“Jadi, tidak semua ketentuan harus diatur dalam Perda. Ada yang bisa diatur melalui Perbup. Karena itu, pasal-pasal yang menjadi catatan Kementerian Keuangan harus disesuaikan,” tegasnya.
Amanah menambahkan, setelah pembahasan bersama OPD rampung, DPRD akan mengagendakan rapat paripurna. Selanjutnya, hasil perubahan tersebut kembali dikonsultasikan kepada Kementerian Keuangan sebelum diteruskan ke Biro Hukum Provinsi Maluku Utara dan Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Sula untuk proses registrasi.
Jika tidak ada lagi catatan perubahan dari Kemenkeu, regulasi tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pengambilan nomor registrasi di tingkat provinsi.
“Targetnya, seluruh tahapan ini berjalan sesuai mekanisme agar perubahan Perda memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (RED)



