BACARITAMALUT.COM – Karier politik oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dari Partai Hanura yang terseret kasus dugaan pemerkosaan, kini berada di ujung tanduk.
Seluruh proses administrasi Pergantian Antarwaktu (PAW) telah dituntaskan di tingkat DPRD dan Bupati Kepulauan Sula. MLT kini tinggal menunggu putusan banding sebelum proses pergantian kursinya ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Kepulauan Sula, H. Ahkam Gajali, menegaskan bahwa seluruh tahapan administrasi PAW telah rampung. Bahkan, dokumen pengajuan tersebut sudah diteruskan oleh Bupati Kepulauan Sula kepada Gubernur Maluku Utara.
“Kalau urusan di DPRD dan Bupati sudah final. Bahkan, sudah masuk ke Gubernur Maluku Utara. Administrasi semuanya sudah selesai, tinggal menunggu putusan banding,” tegas Ahkam, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, MLT sebelumnya telah dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh pengadilan. Namun, karena yang bersangkutan mengajukan banding, proses selanjutnya masih menunggu putusan pengadilan tingkat banding.
Ahkam memastikan, apa pun hasil putusan banding nantinya, proses PAW tetap berjalan sesuai ketentuan. Sebab, tahapan administratif di daerah sudah diselesaikan.
“Putusannya bisa turun, bisa naik, bahkan bisa tetap. Jadi, proses PAW ini sudah pasti tetap jalan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan, tidak ada lagi persoalan administratif di tingkat DPRD maupun pemerintah daerah yang menghambat proses pergantian MLT. Seluruh dokumen telah diteruskan ke pemerintah provinsi untuk menunggu tahapan berikutnya.
“Hal-hal yang berkaitan dengan saya dan Ibu Bupati semuanya sudah selesai. Bupati juga sudah meneruskan ke Gubernur. Karena saat ini MLT masih dalam proses banding, maka di Gubernur juga menunggu putusan tersebut,” ungkapnya.
Ahkam berharap proses hukum yang sedang berjalan segera memperoleh kepastian sehingga proses PAW terhadap MLT dapat ditindaklanjuti. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada putusan,” pungkasnya. (RED)
