banner 728x90
Politik

Dua Kali Menang Muscab, Jauhar Kembali Dihadang Keputusan DPP PPP

Bacarita Diperbarui 12:22 WIT 3 menit membaca
Foto: Jauhar Buamona (kiri), Bah Udin Soamole (kanan). (doc: istimewa)
Ukuran Teks:

BACARITAMALUT.COM — Polemik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kembali memanas. Terbitnya Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang menunjuk Bah Udin Soamole sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP setempat kembali memunculkan tanda tanya atas hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang memenangkan Jauhar Buamona.

Penunjukan tersebut tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 027/SK/DPP/C/XI/2026 tertanggal 17 November 2026. Keputusan itu sekaligus menghidupkan kembali konflik internal yang sebelumnya mencuat akibat perbedaan antara hasil Muscab dan keputusan DPP.

Padahal, Jauhar Buamona telah dua kali memenangkan forum Muscab. Pada Muscab V, 9 Desember 2021, ia terpilih secara aklamasi. Namun, DPP PPP saat itu justru menetapkan Bah Udin Soamole sebagai ketua definitif periode 2021–2026.

Perselisihan kembali berlanjut pada Muscab VI, 17 April 2026. Jauhar kembali unggul dengan memperoleh tujuh suara PAC dari total 12 suara, sedangkan Bah Udin hanya mengantongi lima suara.

Namun, hasil tersebut kembali dihadapkan dengan keputusan DPP yang kini menunjuk Bah Udin sebagai Plt Ketua DPC PPP Kepulauan Sula.

Saat ditemui wartawan, Minggu (22/11/2026), Bah Udin membenarkan penunjukan tersebut. Ia menegaskan akan menjalankan mandat partai tanpa mempersoalkan polemik yang berkembang.

“Beberapa hari lalu saya dikirim SK dari DPP PPP yang menugaskan saya sebagai Plt Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula. Sebagai kader, hukumnya wajib bagi saya untuk menerima dan menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam SK tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, SK tersebut segera disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula sebelum menjalankan agenda organisasi.

“Insha Allah, besok baru kami masukkan ke pihak-pihak terkait. Setelah itu, barulah kita melihat langkah dan program apa saja yang akan dilakukan,” ujarnya.

Bah Udin menegaskan, penunjukan dirinya merupakan kewenangan DPP dan masa tugas Plt hanya berlaku hingga akhir 2026. Sementara mekanisme penetapan kepengurusan definitif pada 2027 sepenuhnya menunggu keputusan pusat.

“Nanti di 2027 baru akan dilakukan, apakah melalui musyawarah ulang atau penunjukan seperti apa, saya juga tidak tahu. Itu menjadi keputusan DPP,” jelasnya.

Ia juga mengaku tidak lagi mencampuri urusan internal DPC setelah kalah dalam Muscab sebelumnya. Bahkan, ia menyebut telah menerima hasil pemilihan tanpa melakukan upaya untuk mempersoalkannya.

“Sejak Musyawarah Cabang yang lalu, Jauhar terpilih dengan kelebihan sekitar dua suara. Waktu itu saya kalah dan saya juga tidak mau mencampuri lagi urusan DPC PPP Sula. Itu semua urusan mereka,” tuturnya.

Di tengah kembali mencuatnya perselisihan, Bah Udin meminta seluruh kader tidak memperkeruh keadaan dan tetap dewasa menyikapi dinamika politik.

“Saya mau sampaikan bahwa mari dewasalah dalam berpolitik. Persoalan politik ini tiap detik bisa terjadi perubahan,” tegasnya.

Ia secara khusus mengingatkan Jauhar Buamona agar berhati-hati menyikapi perkembangan tersebut, terlebih yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPRD.

“Terutama kepada Abang Jauhar, lebih berhati-hati karena dia anggota DPRD aktif saat ini. Kalau kemudian seperti apa mereka lanjutkan, silakan. Tetapi jangan sampai keputusan berubah lain. Ini tanggung jawab berat, kita ini orang Sula semua keluarga,” pesannya.

Bah Udin kembali menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan keputusan DPP, bukan mengambil keputusan atas kehendak pribadi.

“Saya tidak mau bikin hal. Tetapi saya pertegas bahwa ini kewenangan DPP, bukan urusan saya. Silakan saja pihak mana yang mau bicara apa, terserah,” pungkasnya. (RED)

Tinggalkan komentar