BACARITAMALUT.COM – Anggota DPD RI, Hasby Yusuf, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Maluku Utara, segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana.
Hasby menilai, belum adanya Perda kebencanaan di kedua daerah menjadi persoalan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terarah dan terkoordinasi.
“Sula dan Taliabu belum ada Perda Kebencanaan. Itu problem,” tegas Hasby, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, regulasi daerah diperlukan untuk mengatur alokasi anggaran melalui APBD, komando penanganan saat bencana, hingga pembagian tugas masing-masing unsur pemerintahan sampai tingkat desa.
“Perda ini akan mengatur itu semua sehingga ketika muncul bencana tidak lagi ada pihak-pihak yang saling menyalahkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tanpa payung hukum yang jelas, koordinasi penanggulangan bencana berpotensi hanya berjalan antarlembaga, sementara keterlibatan seluruh pemangku kepentingan belum terbangun secara maksimal.
Karena itu, Hasby berharap DPRD bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyusun regulasi tersebut.
“Kita punya UU, tapi UU ini ter-update terus, masa Perda tidak ada. Jadi saya berharap agar teman-teman DPRD dan pemerintah daerah bisa menyusun Perda Kebencanaan,” katanya.
Hasby menegaskan, kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup skema evakuasi dan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat.
“Kita tidak meminta untuk ada bencana, tapi saya pikir bahwa kita kan hidup sebagai daerah bencana maka kita siapkan skema-skemanya, evakuasinya. Minimal pendidikan kebencanaannya, biar orang sadar bencana sejak awal,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan seluruh elemen masyarakat.
“Ketika ada bencana, bukan Pemda saja yang bertanggungjawab sendiri, tapi semua orang bertanggungjawab terhadap ini semua,” pungkasnya. (RED)
