Oleh: Mohtar Umasugi, Akademisi STAI Babussalam Sula
Tanggal 20 Februari 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Jakarta. Sebagai bagian dari dinamika pemerintahan, pelantikan kepala daerah tentu memiliki makna simbolis dan administratif yang besar. Namun, di tengah euforia ini, ada satu hal yang mengusik perhatian saya: hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Sula ikut serta dalam agenda ini, meninggalkan tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai warga yang peduli dengan tata kelola pemerintahan, saya bertanya-tanya: Apa sebenarnya prioritas pemerintah daerah? Apakah kehadiran fisik semua OPD dalam pelantikan lebih penting daripada memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan? Apakah ini hanya sekadar euforia seremonial tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan administratif, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya?
Pelantikan kepala daerah memang momen bersejarah, tetapi esensi kepemimpinan sejati adalah bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak-haknya, tanpa ada jeda dalam pelayanan. Jika semua OPD harus berada di Jakarta, siapa yang mengurus masyarakat di daerah? Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi lebih pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepentingan seremonial dan tanggung jawab terhadap warganya.
Baca Juga : Wakil Bupati Kepsul Tutup Mata, Jalan Rusak di Depan Apotek Miliknya Tak Kunjung Diperbaiki
Bila memang kehadiran semua OPD dalam pelantikan dianggap perlu, seharusnya ada mekanisme delegasi atau sistem kerja yang memastikan pelayanan tetap berjalan. Pemerintahan yang baik bukan hanya soal simbolisme dan seremonial, tetapi tentang komitmen nyata dalam melayani masyarakat setiap hari.
Pilkada sudah selesai, kini saatnya kembali kepada tanggung jawab utama: memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Jangan sampai euforia kemenangan mengorbankan pelayanan publik, karena pada akhirnya, rakyatlah yang menjadi prioritas utama.
Kita tentu berharap bahwa di bawah kepemimpinan baru ini, tata kelola pemerintahan bisa lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jangan sampai euforia politik justru menjadi cerminan dari pola birokrasi yang lebih mementingkan seremoni dibandingkan substansi pelayanan.
Sebagai masyarakat, kita berhak mengkritisi kebijakan yang berpotensi merugikan pelayanan publik. Karena pada akhirnya, pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya hadir dalam seremoni pelantikan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan kepada rakyat tetap berjalan, kapan pun dan di mana pun.
Sanana, 17 Februari 2025
Penulis Adalah Akademisi STAI Babussalam Sula, Maluku Utara
