Kriteria Ketua DPD Golkar Kota Ternate sebagai Pusat Politik dan Bisnis

Oleh: Amanah Upara, S.IP., M.I.P
Wakil Ketua Ideologi Karya Kekaryaan Golkar Malut

Sebagai pusat politik, pemerintahan, dan bisnis di Maluku Utara, Kota Ternate membutuhkan Ketua DPD Partai Golkar yang tidak hanya piawai dalam taktik internal, tetapi juga visioner dalam mengelola kepentingan publik dan ekonomi.

Berdasarkan karakteristik wilayah tersebut, kriteria ideal untuk Ketua DPD Golkar Kota Ternate mencakup beberapa poin strategis, yakni:

Pertama, teknokrat yang memahami ekosistem bisnis dan perdagangan.

Kota Ternate berkembang pesat sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan investasi regional. Ketua DPD Golkar harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi ekonomi daerah, kemitraan UMKM, serta iklim investasi. Figur tersebut harus mampu menyelaraskan program kerja partai dengan visi pembangunan ekonomi Kota Ternate, sehingga Golkar dipandang sebagai parpol yang ramah terhadap pelaku usaha dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Kedua, politisi visioner dengan kemampuan komunikasi lintas sektor (pemerintahan dan legislatif).

Sebagai pusat pemerintahan, dinamika politik di Ternate sangat tinggi karena melibatkan koordinasi intensif antara eksekutif (Wali Kota) dan legislatif (DPRD). Oleh karena itu, Ketua DPD Golkar Kota Ternate harus memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat, rekam jejak sebagai mantan birokrat, legislatif, atau politisi yang matang, serta kemampuan komunikasi politik yang adaptif.

Hal ini karena Golkar merupakan salah satu kekuatan utama di DPRD Kota Ternate. Ketua DPD yang andal harus bisa mengonsolidasikan fraksi di parlemen untuk mengawal kebijakan daerah yang pro-rakyat sekaligus menjaga stabilitas politik di Kota Ternate.

Ketiga, Ketua DPD Golkar Kota Ternate harus merupakan figur yang memiliki integritas moral dan bersih dari skandal.

Hal ini karena Ternate dihuni oleh masyarakat yang kritis terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Ketua DPD Golkar Kota Ternate harus memiliki rekam jejak bersih, taat pada hukum, serta berkomitmen pada etika politik yang tinggi demi menghindari polemik yang merugikan citra partai di mata publik.

Tujuannya adalah menjaga marwah partai sebagai kekuatan politik yang bersih, berwibawa, dan dapat dipercaya dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada.

Keempat, berakar pada kultur lokal, tetapi memiliki jaringan nasional.

Ternate memiliki sejarah sosio-kultural dan kedekatan adat yang kuat dengan Kesultanan Ternate. Di sisi lain, kebijakan strategis partai membutuhkan kedekatan dengan DPP Golkar di Jakarta.

Dengan demikian, Ketua DPD Golkar Kota Ternate harus dihormati secara kultural oleh masyarakat lokal, memiliki local wisdom, sekaligus mempunyai jaringan (networking) yang kuat dengan pengurus pusat (DPP) maupun tokoh-tokoh nasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sinergi kebijakan dan aliran program dari pusat ke daerah demi kemajuan pembangunan Kota Ternate.

Kelima, Ketua DPD Golkar Kota Ternate harus menjadi leader yang mampu menjaga soliditas dan keharmonisan internal.

Di tengah momentum pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), faksionalisme internal menjadi tantangan yang nyata. Dengan demikian, dibutuhkan karakter pemimpin yang inklusif, merangkul semua faksi, baik senior maupun milenial, serta mengedepankan musyawarah mufakat.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan mesin partai di tingkat kecamatan (Pincam) hingga kelurahan tetap solid dan siap menghadapi agenda politik besar ke depan.

Selamat Bermusda DPD Golkar Kota Ternate.