BACARITAMALUT.COM — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Yusran Pauwah, menemukan sejumlah persoalan mendasar di SMK Negeri 2 Kepulauan Sula saat melaksanakan reses, Rabu (4/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yusran mendapati beberapa kebutuhan sekolah belum terealisasi. Di antaranya, hak Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat sejak Oktober 2025 hingga kini belum terbayarkan.
Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana belum terverifikasi sesuai kebutuhan jurusan, serta terjadi keterlambatan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya juga tidak mengerti teknisnya. Ternyata di bulan Juli baru bisa operasi. Padahal tahapan itu DPRD sedang membahas anggaran perubahan. Tapi akan saya konfirmasi kembali,” kata Yusran usai menggelar reses.
Terkait kekurangan sarana fisik sekolah, Yusran menyebut seluruhnya diakomodasi pemerintah pusat melalui program revitalisasi. Pihak sekolah, kata dia, cukup menyampaikan kebutuhan melalui aplikasi Tata Kelola (Takola) Bantuan SMK.
“Pemprov hanya memonitor, bukan menentukan. Karena ada tim teknis penilaian dari PUPR. Jadi sekolah menyampaikan keluhannya lewat aplikasi, lalu akan terkonfirmasi,” tuturnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi kontrol dan pengawalan agar setiap program yang diusulkan benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan sekolah.
“Pesan saya, kepala sekolah harus lebih proaktif karena ini rumah mereka. Panggil PUPR atau Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi agar permintaan ini sampai ke pusat,” ujarnya.
Yusran menambahkan, reses persidangan pertama tahun 2026 di SMK Negeri 2 Kepulauan Sula juga dimanfaatkan untuk meninjau progres rehabilitasi sekolah yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025 senilai Rp 500 juta.
“Alhamdulillah sudah seratus persen. Anak-anak sudah bisa menempati ruangannya untuk proses belajar. Meski bantuan tidak terlalu besar, tapi cukup untuk tiga ruang kelas baru (RKB),” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Kepulauan Sula, Rasidin Usman, berharap berbagai persoalan yang disampaikan dalam momentum reses tersebut dapat kembali diperjuangkan hingga terealisasi.
“Semoga melalui reses ini, apa yang menjadi kendala di satuan pendidikan SMK Negeri 2 Kepulauan Sula bisa diperjuangkan kembali, terutama terkait fasilitas sarana dan prasarana. Kami juga berharap keluh kesah para guru, yang hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, dapat disuarakan dan mendapat perhatian,” ujar Rasidin. (RED)
