BACARITAMALUT.COM — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari Fraksi Partai Hanura, Yusran Pauwah, mendesak Gubernur Sherly Tjoanda Laos segera turun tangan menangani dampak bencana alam yang melumpuhkan akses warga di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
Desakan itu disampaikan Yusran dalam Rapat Paripurna ke-25 masa sidang ketiga tahun 2024-2025 yang membahas laporan akhir Panitia Kerja (Panja) DPRD terhadap tindak lanjut Laporan BPK atas LKPD Provinsi Maluku Utara.
Baca Juga : Satlantas Polres Sula Bahas Traffic Light Mati hingga Jalan Rusak
“Empat desa di Kabupaten Kepulauan Sula terputus aksesnya akibat bencana. Tapi sampai hari ini belum ada langkah nyata dari Pemprov, padahal Gubernur sering menyatakan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota,” tegas Yusran, Rabu (25/6/2025).
Ia menilai lambannya respons pemerintah menunjukkan ketidakhadiran nyata Pemprov di wilayah terdampak, meski bencana sudah berlangsung lebih dari dua pekan.
Tak hanya soal bencana, Yusran juga menyoroti persoalan pengelolaan aset daerah yang dinilainya masih amburadul. Menurutnya, hasil temuan Panja DPRD bersama sejumlah OPD mengungkapkan lemahnya koordinasi serta ketidaksesuaian data aset lintas instansi.
Baca Juga : KPK Bongkar Ratusan Aset Pemkot Tidore Tak Bersertifikat
“Beberapa OPD saling menyalahkan. Aset yang seharusnya menopang pembangunan belum terdata menyeluruh. Bahkan ada infrastruktur yang sudah rampung tapi belum jelas statusnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi itu berdampak langsung pada pendapatan daerah, khususnya di Kepulauan Sula, karena proyek yang dibangun tidak berbanding lurus dengan kontribusi terhadap kas provinsi.
“Ini jadi catatan penting bagi kami di Sula. Pemerintah Provinsi harus hadir,” tegas Yusran, sembari meminta Gubernur segera mengambil langkah mempercepat pendataan aset serta merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Baca Juga : Wali Murid Protes Dugaan Pungli di Sula, Dinas Pendidikan Angkat Suara
Lebih lanjut, Yusran menyampaikan bahwa masalah ini turut menjadi perhatian Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, yang secara khusus meminta agar OPD teknis segera bertindak.
“Pak Iqbal Ruray sudah menyampaikan dengan tegas dalam rapat, dan itu diulang lagi, bahwa OPD teknis harus segera hadir di Sula. Ini bukan hanya masalah administratif, tapi soal keselamatan dan hak masyarakat,” pungkasnya. (Red)
