BACARITAMALUT.COM – Anggota DPD RI asal Maluku Utara (Malut) tampaknya lebih sibuk mengurusi wacana sistem federal ketimbang memperjuangkan persoalan rakyat di pelosok Malut.
Di saat masyarakat diperhadapkan dengan mahalnya kebutuhan pokok, keterbatasan pelayanan dasar, infrastruktur dan lapangan kerja, isu federal justru dinilai bukan prioritas.
Hal tersebut tersebut disampaikan tokoh muda asal Maluku Utara, Muliansyah Abdurrahman, Pembina DPP GERBANG MALUT sekaligus Ketum BPP KAPMI, Selasa (18/8/2026) kemarin.
Muliansyah mempertanyakan arah perjuangan wakil daerah di Senayan. Menurutnya, kursi DPD RI seharusnya digunakan untuk membawa persoalan konkret masyarakat Maluku Utara ke pemerintah pusat, bukan menghabiskan energi pada wacana yang belum mendesak.
Ia menilai, masih terlalu banyak pekerjaan rumah yang semestinya menjadi perhatian serius. Masyarakat di pelosok membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, pembangunan infrastruktur yang merata, harga kebutuhan pokok yang terjangkau serta kesempatan kerja.
“Seharusnya anggota DPD RI bicara bagaimana masyarakat Malut bisa unggul, tidak lapar, dan bisa setara. Jangan habiskan energi untuk membahas sistem yang belum urgen,” ujarnya.
Muliansyah menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan apa yang benar-benar diperjuangkan wakil mereka di Senayan. Sebab, mandat sebagai anggota DPD RI bukan sekadar berbicara, tetapi memastikan kepentingan daerah mendapat tempat dalam kebijakan nasional.
Menurut dia, Maluku Utara bukan kekurangan persoalan untuk diperjuangkan. Daerah ini memiliki wilayah kepulauan yang luas, masyarakat yang tersebar hingga pelosok, serta potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Jangan sampai, kata Muliansyah, perdebatan mengenai sistem negara terdengar lebih nyaring daripada suara masyarakat yang sedang menghadapi persoalan kebutuhan hidup sehari-hari.
“Rakyat di daerah butuh solusi nyata. Debat sistem bisa belakangan, tapi perut rakyat tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Ia pun meminta anggota DPD RI asal Malut mengukur kembali prioritas perjuangannya. Menurutnya, keberhasilan wakil daerah seharusnya terlihat dari seberapa kuat mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat Malut, bukan semata dari seberapa ramai wacana yang dilemparkan ke publik. (RED)
