BACARITAMALUT.COM — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai membahas rancangan program dan alokasi anggaran bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan kemitraan tersebut berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa, dengan memanggil perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I. OPD yang belum mendapat giliran pada hari pertama dijadwalkan melanjutkan pembahasan pada Selasa.
Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, H. Safrin Gailea, mengatakan agenda tersebut difokuskan pada pencermatan besaran pagu serta rencana penggunaannya pada masing-masing perangkat daerah.
“Fokus pembahasan itu terkait besaran pagu, kemudian pagu yang diperoleh di bagian-bagian atau OPD itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan apa saja,” kata Safrin, Senin (5/10/2026)
Pada pembahasan hari pertama, Komisi I menghadirkan Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Perhubungan. Setiap mitra diminta memaparkan program yang akan dijalankan berikut kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Safrin menegaskan, program yang diusulkan untuk masuk dalam APBD 2027 harus diarahkan pada kepentingan masyarakat.
“Komisi I tekankan pada dianggarkan program dan kegiatan yang pro rakyat. Artinya, kegiatan-kegiatan yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2027 itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat yang diutamakan,” ujarnya.
Selain menyusun kebutuhan tahun mendatang, komisi I juga mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemeriksaan mencakup capaian realisasi keuangan maupun progres fisik dari program yang telah dianggarkan.
“Tujuan dari kemitraan hari ini adalah untuk melihat program-program apa saja yang disiapkan oleh mitra Komisi I untuk kemudian nanti dimasukkan di APBD 2027,” jelas Safrin.
Menurutnya, pencermatan tersebut penting agar program yang direncanakan memiliki kesesuaian antara kegiatan dan dukungan anggaran. Komisi I juga ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tahun berjalan telah direalisasikan oleh masing-masing OPD.
“Program dengan alokasi anggaran. Kemudian, Komisi I juga mau mengetahui tentang realisasi anggaran di tahun berjalan, presentasinya sudah sampai di mana,” katanya.
Dari hasil pemaparan sementara, sejumlah perangkat daerah disebut telah menunjukkan capaian realisasi yang tinggi. Bahkan, beberapa di antaranya telah mencapai 100 persen, termasuk pada bagian pemerintahan.
“Alhamdulillah ada beberapa OPD yang realisasinya sudah sampai 100 persen, misalnya pada bagian pemerintahan dan ada beberapa bagian tadi realisasinya sudah mencapai 100 persen,” pungkasnya. (RED)
