BACARITAMALUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang paripurna kantor DPRD setempat, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, H. Ahkam Gajali, dan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Sula, H. M. Saleh Marasabessy, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir dalam agenda tersebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sanana.
Ketua DPRD H. Ahkam Gajali memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara untuk ketujuh kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2025.
“DPRD mendukung pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Ahkam.
Ia menegaskan, penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi momentum mengevaluasi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta capaian pembangunan agar semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Sula, H. M. Saleh Marasabessy mengatakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Menurutnya, capaian opini WTP kembali diraih berkat kerja sama seluruh perangkat daerah.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang patut kita syukuri serta dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Dalam pemaparannya, Saleh menyampaikan pendapatan ditargetkan sebesar Rp979,2 miliar dan terealisasi Rp957,5 miliar atau 97,79 persen. Belanja daerah dianggarkan Rp1,004 triliun dengan realisasi Rp938,6 miliar atau 93,43 persen.
Dari sisi anggaran, APBD mengalami defisit Rp25,4 miliar, namun realisasi keuangan mencatat surplus Rp18,8 miliar. Pembiayaan netto mencapai Rp25,45 miliar sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp44,3 miliar.
Selain itu, dia juga melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp44,3 miliar, total aset daerah Rp1,6 triliun, kewajiban Rp20 miliar, serta ekuitas Rp1,6 triliun. Pada Laporan Operasional, pendapatan tercatat Rp938 miliar, beban Rp759,1 miliar, sehingga menghasilkan surplus operasional Rp178,8 miliar.
“Kami berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD dapat berjalan lancar hingga memperoleh persetujuan bersama sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (RED)
