Menu

Mode Gelap
Krisis Dokter di PKM Mangoli, DPRD Sula “Paksa” Dinkes Cari Solusi Rehabilitasi Jembatan Desa Mangoli Belum Terwujud, Ini Penyebabnya Puluhan Calon Paskibraka Sula Resmi Jalani Diklat Temui Ketua DPRD, Kapolres Sula Dorong Perda Larangan Miras Serahkan Ranperda APBD 2025, Wabup Minta SKPD Tindaklanjuti Evaluasi DPRD Disdik Sula Bakal Evaluasi Kepsek SMPN 2 Sanana Utara, Tiga Persoalan Dibongkar Orang Tua

Pemerintahan

Sula Kembali Raih WTP, BPK Nilai LKPD 2025 Penuhi Standar Akuntabilitas

badge-check


Foto: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kembali meraih WTP dari BPK RI perwakilan Maluku Utara. (doc: istimewa) Perbesar

Foto: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kembali meraih WTP dari BPK RI perwakilan Maluku Utara. (doc: istimewa)

BACARITAMALUT.COM Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tertinggi dalam audit keuangan itu diserahkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Kamis (4/6/2026).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara, B. Agung Nugroho.

Dalam agenda itu, Kabupaten Kepulauan Sula diwakili Sekretaris Daerah Muhlis Soamole bersama Ketua DPRD Ahkam Gajali, Inspektur Inspektorat Kamarudin Mahdi, serta Kepala Badan Kesbangpol Sutomo Teapon.

Sekretaris Daerah Muhlis Soamole mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola anggaran yang baik.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kembali meraih Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan WTP yang ketujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2019,” ujar Muhlis.

Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Penghargaan ini bukan hanya milik satu instansi, tetapi hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas administrasi dan pertanggungjawaban keuangan,” tandasnya. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga :

Krisis Dokter di PKM Mangoli, DPRD Sula “Paksa” Dinkes Cari Solusi

21 Juli 2026 - 15:42 WIT

Krisis Dokter di PKM Mangoli, DPRD Sula “Paksa” Dinkes Cari Solusi

Rehabilitasi Jembatan Desa Mangoli Belum Terwujud, Ini Penyebabnya

20 Juli 2026 - 18:27 WIT

Rehabilitasi Jembatan Desa Mangoli

Puluhan Calon Paskibraka Sula Resmi Jalani Diklat

19 Juli 2026 - 13:16 WIT

Puluhan Calon Paskibraka Sula Resmi Jalani Diklat

Temui Ketua DPRD, Kapolres Sula Dorong Perda Larangan Miras

17 Juli 2026 - 13:00 WIT

Temui Ketua DPRD, Kapolres Sula Dorong Perda Larangan Miras

Serahkan Ranperda APBD 2025, Wabup Minta SKPD Tindaklanjuti Evaluasi DPRD

17 Juli 2026 - 09:24 WIT

Serahkan Ranperda APBD 2025, Wabup Minta SKPD Tindaklanjuti Evaluasi DPRD

Disdik Sula Pantau MPLS di Sejumlah Sekolah, Tekankan Kegiatan Ramah dan Positif

13 Juli 2026 - 14:51 WIT

Disdik Sula Pantau MPLS di Sejumlah Sekolah

Penelitian Catatan Personel Polres Sula, Polda Malut Temukan Ketidaksesuaian Data

13 Juli 2026 - 14:22 WIT

Polda Malut Temukan Ketidaksesuaian

Dua Eks Pejabat Korupsi Dana Desa di Sula Diserahkan ke Jaksa

9 Juli 2026 - 18:42 WIT

Dua Eks Pejabat Korupsi Dana Desa di Sula Diserahkan ke Jaksa
Trending di Hukrim