BACARITAMALUT.COM – Penanganan dampak bencana di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dipastikan masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula usai mengevaluasi langkah BPBD, Dinas Perkim, PUPR dan OPD terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (21/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan hasil RDP menunjukkan proses penanganan terus berjalan meski selama ini berkembang anggapan bahwa DPRD tidak mengambil langkah terhadap persoalan tersebut.
“Soal Desa Waisakai ini, Alhamdulillah hasil RDP dengan mitra terkait, dalam hal ini Dinas Perkim dan BPBD tadi. Meskipun selama ini masyarakat menilai Komisi III diam dan tidak mengambil langkah, tetapi kami tetap bekerja,” ujar Ramli.
Menurutnya, Komisi III selama beberapa waktu terakhir terus membangun koordinasi dengan Dinas Perkim serta BPBD di tingkat kabupaten maupun Provinsi Maluku Utara. Upaya itu dilakukan karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah.
“Dalam beberapa waktu lalu, kami tetap terus berkoordinasi dengan Perkim di kabupaten, provinsi, dan BPBD kabupaten maupun provinsi. Kita semua tahu saat ini terjadi efisiensi anggaran, sehingga untuk BPBD anggarannya berasal dari BTT Provinsi,” katanya.
Ramli mengungkapkan, hasil koordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara memastikan Desa Waisakai akan memperoleh bantuan pada tahun ini berupa bronjong, pembangunan kembali 16 rumah rusak berat, serta penyediaan sarana air bersih.
“Jadi kita berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara. Di tahun ini untuk Desa Waisakai sendiri ada bantuan bronjong, 16 rumah yang rusak berat, dan air bersih,” ungkapnya.
Ia menambahkan, BPBD Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan dipanggil ke Ternate pada Jumat pekan ini guna membahas teknis penyaluran bantuan tersebut.
“Kemungkinan hari Jumat, BPBD Sula dipanggil ke Ternate untuk membahas soal bantuan tersebut. Yang pasti bantuan itu direalisasikan tahun ini,” jelasnya.
Sementara itu, penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan lainnya juga tengah diproses Dinas Perkim. Seluruh dokumen pendukung telah disiapkan untuk diajukan ke pemerintah pusat.
“Kemudian untuk rumah-rumah yang lain yang terjadi kerusakan kemarin, dari Dinas Perkim juga sudah menyiapkan proposalnya. Dalam minggu ini mereka akan ke kementerian membawa data-data dukungan lainnya karena memang sudah diminta oleh pihak kementerian,” tuturnya.
Selain pengajuan tersebut, Ramli menyebut Desa Waisakai juga mendapat bantuan rehabilitasi sebanyak 42 unit rumah melalui dana reguler dari Balai.
“Dari Perkim sendiri juga mendapat bantuan rehab 42 rumah di Desa Waisakai melalui dana reguler dari Balai,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ramli turut menyinggung kondisi jembatan penghubung di Desa Mangoli yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik. Menurut dia, pemerintah daerah masih berupaya memasukkan pekerjaan itu ke dalam APBD Perubahan 2026.
“Soal jembatan di Desa Mangoli yang beberapa hari lalu sempat viral, nanti kita lihat di APBD Perubahan. Saat ini kita memang terkendala anggaran. Mudah-mudahan saldo daerah mencukupi karena pada perubahan tidak ada penambahan anggaran,” ucapnya.
Apabila belum dapat diakomodir dalam APBD Perubahan tahun ini, pembiayaannya akan diperjuangkan pada APBD murni 2027. Ramli mengatakan Kepala Dinas PUPR juga telah menyatakan komitmennya agar proyek tersebut dapat diprioritaskan.
“Kalau misalnya pada APBD Perubahan ini belum bisa, nanti kita lihat di APBD murni tahun 2027. Tadi saat RDP, Kadis PUPR juga menyampaikan akan berupaya supaya jembatan tersebut masuk di anggaran perubahan tahun ini,” bebernya.
Berdasarkan penjelasan Dinas PUPR, kebutuhan anggaran pembangunan jembatan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 juta. Namun apabila hanya dilakukan rehabilitasi dengan lantai menggunakan papan, biaya yang diperlukan berkisar Rp400 juta hingga Rp500 juta.
“Tadi kami juga sudah menanyakan ke Kadis PUPR bahwa jembatan itu membutuhkan anggaran berapa. Kadis menyampaikan kepada kami bahwa jembatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp800 juta. Namun kalau cuma rehab dan lantainya menggunakan papan itu sekitar Rp400 sampai Rp500 juta,” pungkasnya. (RED)
