Oleh: Mohtar Umasugi, Akademisi STAI Babussalam Sula
Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula yang baru, sebuah agenda birokrasi menarik perhatian: pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta. Secara normatif, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan efektivitas kerja birokrasi daerah. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: apakah ini murni demi penguatan birokrasi, ataukah ada desain tertentu yang berkaitan dengan pergantian kepemimpinan?
Dalam analisis politik administrasi, seperti yang dikemukakan oleh Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy, birokrasi tidak pernah terpisah dari dinamika politik. Setiap kebijakan administratif, termasuk pelaksanaan Bimtek, selalu memiliki dua sisi: pertama, sebagai instrumen profesionalisasi birokrasi; kedua, sebagai arena kepentingan, baik bagi birokrat itu sendiri maupun bagi aktor politik yang sedang atau akan berkuasa. Dalam konteks Kepulauan Sula, memilih Jakarta sebagai lokasi Bimtek menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tentu bukan kebetulan belaka.
Baca Juga : Menghadiri Pelantikan Bupati di Jakarta: Seluruh OPD Tinggalkan Pelayanan Publik, Apa Prioritasnya?
Jika kita mengacu pada teori reformasi birokrasi dari Ferrel Heady dalam Public Administration: A Comparative Perspective, reformasi birokrasi yang ideal haruslah berbasis kebutuhan substantif, bukan sekadar agenda seremonial atau pragmatis. Dengan demikian, perlu dikritisi apakah Bimtek ini benar-benar dirancang untuk mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan, ataukah sekadar menjadi instrumen politik tertentu?
Bagi para pimpinan OPD, momentum ini juga dapat dipahami dalam kerangka bureau-shaping strategy sebagaimana dikemukakan oleh Patrick Dunleavy. Dalam teori ini, birokrat cenderung mencari cara untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dalam perubahan kepemimpinan. Dengan mengikuti Bimtek di Jakarta, mereka tidak hanya memperkuat kompetensi administratif, tetapi juga membangun jaringan politik yang lebih luas di pusat kekuasaan.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap jalannya pemerintahan, kita tentu berharap agar setiap kebijakan birokrasi, termasuk Bimtek ini, benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Kepulauan Sula membutuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan bebas dari kepentingan pragmatis. Pemerintahan yang baru harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bukan sekadar bagian dari “by design” untuk kepentingan tertentu, melainkan sebagai bagian dari reformasi nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Sebagaimana dikatakan oleh Dwight Waldo dalam The Administrative State, birokrasi yang efektif haruslah berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimtek SAKIP ini harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah benar ini untuk reformasi birokrasi yang lebih baik, atau hanya strategi adaptasi birokrat menjelang transisi kepemimpinan? Jawabannya akan tercermin dalam bagaimana kebijakan ini membawa dampak nyata bagi pelayanan publik di Kepulauan Sula.
Wallahu ‘alam…!!
Penulis adalah Akademisi STAI Babussalam Sula.
