BACARITAMALUT.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, “memaksa” Dinas Kesehatan (Dinkes) segera mencari jalan keluar atas krisis dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Langkah itu diambil setelah terungkap puskesmas rawat inap tersebut hampir satu tahun melayani masyarakat tanpa dokter.
RDP tersebut menghasilkan komitmen Dinkes untuk segera menempatkan seorang dokter di PKM Mangoli. Dokter pengganti akan diambil dari RSUD Sanana atau puskesmas lain yang memiliki lebih dari satu tenaga dokter.
Sekretaris Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Muhammad Azwan Soamole, mengatakan penempatan dokter baru merupakan kesepakatan yang dicapai dalam rapat bersama Dinkes.
“Kami memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk RDP terkait tidak adanya dokter di PKM Mangoli. Dokter yang bertugas sebelumnya sementara mengikuti pendidikan spesialis di luar daerah. Dari hasil rapat, Dinas Kesehatan berkomitmen dalam waktu dekat akan memutasikan satu dokter baru ke PKM Mangoli,” kata Azwan.
Ia menegaskan, proses mutasi dokter akan segera dilakukan sehingga kekosongan tenaga medis di PKM Mangoli dapat segera teratasi.
“Entah besok atau lusa, yang jelas sudah ada kesepakatan. Salah satu dokter dari RSUD Sanana atau puskesmas yang jumlah dokternya lebih dari satu akan dipindahkan ke PKM Mangoli,” ujarnya.
Azwan mengakui persoalan kekurangan dokter masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kepulauan Sula. Saat ini hanya sekitar tiga dokter Program Nusantara Sehat yang bertugas, sementara masa kontraknya akan berakhir pada akhir Juli.
“Kendalanya memang kekurangan dokter. Dokter Nusantara Sehat yang ada di Sula hanya sekitar tiga orang dan kontraknya selesai akhir Juli. Setelah itu baru dibuka kontrak baru. Berapa kuota yang akan diperoleh Kepulauan Sula, kami belum bisa memastikan karena penempatannya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, sedangkan biaya transportasi ditanggung pemerintah daerah,” jelasnya.
Karena itu, Komisi III DPRD meminta Dinkes memperbanyak perekrutan dokter kontrak daerah agar kebutuhan tenaga medis di RSUD Sanana, RS FAM Dofa, maupun puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan dapat terpenuhi.
Selain mendorong penambahan dokter di tingkat daerah, DPRD juga berencana menemui Kementerian Kesehatan guna memperjuangkan tambahan kuota dokter bagi Kepulauan Sula. Namun, agenda tersebut masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi perjalanan dinas.
“Agenda pertama kami sebenarnya ke Kementerian Kesehatan untuk membahas kekurangan dokter di Kepulauan Sula. Hanya saja, saat ini terkendala efisiensi anggaran. Meski begitu, kami tetap berupaya memperjuangkan penambahan kuota dokter demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya. (RED)
