BACARITAMALUT.COM — Puluhan guru di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsu), Maluku Utara, mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (6/1/2025).
Kedatangan para guru ini untuk mempertanyakan keterlambatan pencairan tunjangan triwulan IV tahun 2024, yang mencakup tunjangan sertifikasi, tunjangan non-sertifikasi (nonser), dan tunjangan daerah khusus (Dacil).
Salah satu guru, Muchsin Umasugi, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta penjelasan terkait hak yang belum diterima.
“Ada tiga variabel yang kami tanyakan, yaitu tunjangan sertifikasi, non-sertifikasi, dan Dacil. Hingga kini belum terealisasi untuk triwulan keempat tahun 2024, padahal tahun anggaran sudah selesai dan mamasuki tahun 2025,” jelasnya.
Muchsin menegaskan, kedatangan para guru bukan untuk melakukan aksi protes, melainkan sekadar meminta kepastian dari pihak terkait.
“Kami bertemu dengan Kabid GTK di Dinas Pendidikan, dan beliau menyampaikan bahwa proses administrasi dari dinas sudah selesai sejak 26 Desember 2024. Bahkan, pihak dinas telah melakukan pengawalan hingga 30 Desember agar pencairan dapat dilakukan sebelum akhir tahun,” tambahnya.
Baca Juga: Dana Desa Kou Diduga Disalahgunakan, Kejari Didesak Bertindak
Namun, lanjut Muchsin, hingga memasuki tahun baru 2025, pencairan tunjangan tersebut belum terealisasi. Oleh karena itu, para guru memutuskan untuk mendatangi BPKAD guna memastikan informasi lebih lanjut.
Saat di BPKAD, para guru diarahkan untuk bertemu Kabid Anggaran karena Kepala BPKAD ada. Kabid Anggaran memastikan bahwa tunjangan tersebut tetap akan dibayarkan, tetapi harus menunggu selesainya evaluasi APBD 2025.
“Menurut penjelasan dari Kabid Anggaran, pembayaran sertifikasi triwulan keempat akan dilakukan setelah evaluasi APBD selesai, penetapan dilakukan, dan pencairan gaji berjalan. Jadi, triwulan keempat ini tinggal satu tahap pembayaran saja,” terang Muchsin.
Dari total sekitar 300 guru penerima tunjangan sertifikasi, jumlah dana yang belum dibayarkan diperkirakan mencapai Rp4 miliar. Nilai yang diterima masing-masing guru berbeda-beda, tergantung pada besaran gaji pokok.
Namun, permasalahan lain muncul terkait tunjangan non-sertifikasi. BPKAD menyampaikan bahwa pagu anggaran untuk tunjangan tersebut sudah tidak mencukupi.
“Kami masih menunggu langkah yang akan diambil oleh BPKAD untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang jelas, mereka menyampaikan bahwa prioritas mereka saat ini adalah pembayaran sertifikasi triwulan keempat,” ujar Muchsin.
Sementara itu, Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kailul, saat dikonfirmasi membenarkan kedatangan para guru.
“Iya benar, tadi para guru datang. Kami sudah sampaikan bahwa Dinas Pendidikan telah mengajukan permintaan ke BPKAD, dan proses pembayaran sepenuhnya berada di ranah keuangan. Kami hanya menunggu realisasinya,” kata Rizal.
Rizal menegaskan, Dinas Pendidikan tidak lagi memiliki kewenangan dalam proses pencairan.
“Tadi saya saya sampaikan kepada mereka bahwa kalau soal pembayaran, silakan langsung ke keuangan,” tutupnya. (Red)
