SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Example 420x400
Example 420x400
TernatePemerintahan

Sherly: Tak Ada Ruang bagi Praktik Lama yang Hambat Kemajuan Daerah

112
×

Sherly: Tak Ada Ruang bagi Praktik Lama yang Hambat Kemajuan Daerah

Sebarkan artikel ini
Sherly Djuanda
Foto: Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda didampingi Wakil Gubernur, Sarbin Sehe saat menyampaikan Pidato politik perdana pada rapat paripurna DPRD Malut di Sofifi. (doc: istimewa)

BACARITAMALUT.COM Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Djuanda menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem Pemerintahan di Malut.

Bagaimana tidak, dalam pidato politik perdananya pada rapat paripurna DPRD Malut di Sofifi, Kamis (6/3/2025), ia menyampaikan visi pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance dan meritokrasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Example 320x200

“Pemerintahan kami akan berdiri tegak di atas prinsip good government, akuntabilitas, transparansi, taat asas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan daerah ini,” tegas Sherly.

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah mengganti sistem mutasi kepegawaian berbasis sauter dengan sistem meritokrasi pada akhir tahun ini.

“Tidak ada lagi politisasi jabatan, titip sana sini. Mutasi jabatan bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kompetensi, kemampuan kerja sama, dan integritas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Juga : Praktik Busuk di PDAM Kepsul: Korupsi dan Pungli Terungkap

“Saya dan Pak Sarbin tidak datang untuk memperkaya diri. Kami hadir untuk mengabdi. Oleh karena itu, kami akan berdiri di garda terdepan dalam memberantas KKN. Saya tidak akan ragu menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan rakyat,” katanya dengan nada tegas.

Dalam program pro-rakyat, Sherly menekankan tiga fokus utama, yakni layanan kesehatan gratis yang nyaman dan berkualitas, pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan infrastruktur dasar dan strategis hingga ke pelosok terluar.

“Kemarin saya telah memerintahkan Plt. Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa mulai diterapkan. Minimal untuk sekolah negeri, tidak ada lagi pungutan iuran di SMA/SMK dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Sekolah swasta kemungkinan menyusul pada anggaran 2026,” ungkapnya.

Ia juga mengajak putra-putri terbaik Malut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

“Saya dan Pak Sabin membutuhkan tim, putra-putri terbaik Maluku Utara, bersama-sama membangun Maluku Utara yang lebih baik. Torang samua basudara, inilah pemerintahan dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” pungkasnya. (FA)

Example 400x100
Example 400x100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *