BACARITAMALUT.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai memacu pengusulan program Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan serta merampungkan proposal untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Sosial Kepulauan Sula, Rifai Haitami, mengatakan saat ini pihaknya fokus pada program tersebut karena menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Untuk saat ini kami fokus pada Sekolah Rakyat, karena Pemerintah Provinsi Maluku Utara fokusnya di dua kabupaten,” katanya, Jum’at (10/4/2026).
Ia menjelaskan, dua daerah yang menjadi sasaran program tahun ini adalah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Koordinasi pun telah dilakukan dengan pihak terkait.
“Untuk tahun ini insha Allah di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kadis Sosial Pulau Taliabu terkait proposalnya,” katanya.
Rifai mengungkapkan, dokumen pengusulan kini telah ditandatangani oleh Bupati dan siap diajukan ke kementerian dalam waktu dekat.
“Proposalnya baru saja ditandatangani oleh Ibu Bupati. Insha Allah mungkin hari ini saya sudah bisa ambil, dan misalnya kalau ada permintaan perjalanan yang bisa keluar daerah berarti mungkin dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta untuk memasukkan proposal ke kementerian,” ungkapnya.
Untuk mendukung pembangunan, lanjut Rifai, Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan yang berada di ibu kota kabupaten. Lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Ferry dan dinilai memenuhi syarat luas minimal.
“Kami baru saja diberikan lahan Pemda oleh Ibu Bupati untuk persiapan pembangunan sekolah rakyat. Lahan ini berada di dekat Pelabuhan Ferry. Jadi memang syaratnya minimal 5 hektare, sementara lahan yang ada sekitar 5,6 hektare. Sertifikatnya juga sudah saya lampirkan dalam proposal,” jelas Rifai.
Ia menambahkan, pengembangan Sekolah Rakyat akan difokuskan pada jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Kalau mengacu pada peraturan menteri pendidikan, SMA itu ditangani oleh pemerintah provinsi, sementara SD dan SMP ditangani oleh pemerintah kabupaten. Jadi kami hanya fokus di dua sekolah ini,” katanya.
Program ini nantinya menyasar siswa dari keluarga kurang mampu dengan sistem berasrama yang seluruh kebutuhannya difasilitasi pemerintah.
“Sekolah Rakyat ini juga nanti kami rekrut siswa-siswi yang orang tuanya kurang mampu. Jadi semuanya nanti difasilitasi oleh pemerintah. Mereka juga nanti diasramakan, jadi sekolah ini sekaligus dengan tempat tinggal siswa-siswi,” ujarnya.
Terkait tenaga pengajar, Rifai menyebut akan ada tahapan tersendiri setelah proposal mendapat persetujuan dari kementerian.
“Kalau untuk perekrutan guru-guru ini nanti ada tahapannya sendiri. Jika sekolah rakyat ini kami sudah usulkan dan sudah mendapat lampu hijau dari kementerian maka sudah pasti tahapan selanjutnya itu ada perekrutan guru-guru,” katanya.
Meski begitu, pihaknya belum mengetahui mekanisme perekrutan tersebut, apakah dilakukan pemerintah daerah atau diatur langsung oleh kementerian.
“Jadi kami belum tahu apakah perekrutan guru ini dari pemerintah kabupaten/kota ataukah nanti diatur oleh kementerian,” lanjutnya.
Ia juga menyebut adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dan daerah untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula tahun ini.
“Komunikasi terakhir Ibu Gubernur dan Ibu Bupati Sula, terkait dengan sekolah rakyat ini, mereka bersepakat untuk tahun ini diprioritaskan di Sula,” pungkasnya.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi juga terus dilakukan agar pengusulan tidak terlambat.
“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Kadis Sosial Provinsi, beliau juga pertegas untuk dipercepat proposalnya sehingga jangan kita terlambat untuk pengusulan sekolah rakyat,” tutupnya. (RED)
