BACARITAMALUT.COM — Ribuan warga Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara memilih meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Peningkatan jumlah pencari kerja (Pencaker) ini disebabkan oleh banyaknya tenaga honorer yang dirumahkan akibat kebijakan pemerintah.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kepsul, Abdi Umagapi, kepada bacaritamalut.com, Selasa (21/1/2025) menjelaskan bahwa jumlah pencaker yang membuat kartu kuning sebagai salah satu syarat pencarian kerja meningkat signifikan. Pada tahun 2024 itu sebanyak 1.985 pencaker yang mencari pekerjaan di luar daerah. Sementara, di awal tahun 2025 saja sudah mencapai lebih dari 300 orang.
Menurutnya, sebagian besar pencaker mengincar pekerjaan di perusahaan besar seperti PT IWIP, PT Harita Nikel, dan PT Mangoli Timber.
“Dari tiga perusahaan ini, banyak saudara kita di Sula yang bekerja di sana. Saya yakin jumlah pencaker tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” ujar Abdi.
Ia meyakini bahwa dengan adanya aturan pemberhentian tenaga honorer di Dinas-dinas terkait juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran yang cukup banyak.
Baca Juga : Sidang Pembunuhan di Kepulauan Sula: Istri Korban Bersaksi, Dokter Akan Dipanggil
“Saat ini banyak honorer yang dirumahkan, dan kami dilarang membayar honor mereka. Kalau tetap dibayar, itu akan jadi temuan. Ini sangat memengaruhi peningkatan pengangguran,” jelasnya.
Selain itu, kata Abdi, kelulusan mahasiswa baru dari STAI Babussalam Sula diprediksi akan menambah angka pengangguran pada tahun ini.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, apalagi kami di Disnaker juga kekurangan sarana untuk melatih tenaga kerja siap pakai,” tambahnya.
Lanjut, Disnaker sebenarnya memiliki fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK), namun prasarana yang tersedia masih belum memadai. Dengan anggaran yang terbatas, kebutuhan peralatan untuk pelatihan, seperti perbengkelan, pertukangan, otomotif, dan menjahit, belum bisa dipenuhi sepenuhnya.
“Tahun lalu anggaran kami hanya Rp800 juta, sekarang meningkat menjadi sekitar Rp1 miliar lebih. Kami berencana membenahi bangunan yang ada dan melengkapi alat-alat pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat Sula,” jelas Abdi.
Dia berharap, dengan adanya peningkatan anggaran dan dukungan pemerintah daerah, para generasi muda Sula yang baru lulus kuliah serta tenaga honorer yang dirumahkan dapat diberdayakan melalui pelatihan keterampilan.
“Kami berharap mereka tidak hanya bergantung pada lapangan kerja di luar daerah, tapi juga bisa mandiri dan berdaya di tempat asal mereka,” tutupnya. (Red)
