BACARITAMALUT.COM – Maraknya kasus kekerasan yang berkaitan dengan pesta ronggeng malam di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi alasan kuat perlunya pembatasan kegiatan tersebut. Sepanjang 2026, Polres Kepulauan Sula mencatat 23 perkara, terdiri dari 13 kasus penganiayaan, sembilan pengeroyokan, dan satu kasus kematian yang dikaitkan dengan persoalan pesta malam.
Data tersebut memperkuat pentingnya kebijakan Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres yang melarang pelaksanaan ronggeng atau joget pada malam hari. Langkah itu mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Ketua STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Dr. Sahrul Takim, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menekan potensi tindak kekerasan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
“Saya mendukung kebijakan Kapolres Kepulauan Sula. Kita harus menyadari bahwa pesta pada malam hari berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari konsumsi minuman keras, KDRT, perkelahian antarkampung, bahkan hingga berujung pada pembunuhan. Karena itu, langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif,” ungkapnya, Jum’at (20/11/2026).
Menurut Sahrul, masyarakat tidak boleh menganggap biasa kegiatan hiburan yang berujung pada tindak pidana. Ketika aktivitas tersebut mulai mengancam keselamatan warga, upaya pencegahan harus menjadi prioritas.
Meski mendukung larangan tersebut, ia mengingatkan agar kebijakan pembatasan tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan kebudayaan lokal. Ronggeng gala dan gambus merupakan kesenian tradisional Kepulauan Sula yang harus tetap dilestarikan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan, ketertiban, dan keselamatan.
“Kita ingin budaya daerah tetap lestari, tetapi keamanan dan keselamatan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai kegiatan hiburan justru menimbulkan persoalan dan merugikan banyak orang. Mari bersama menjaga Kepulauan Sula agar tetap aman, harmonis, dan menjadi lingkungan yang baik bagi generasi mendatang,” tutupnya.
Untuk diketahui, larangan pelaksanaan pesta ronggeng pada malam hari sebelumnya disampaikan Kapolres Kepulauan Sula melalui surat Nomor B/185/YAN.2.1/2026 yang ditujukan kepada masyarakat dan kepala desa. (RED)



