BACARITAMALUT.COM — Dalam rangka memperingati HUT Partai Golkar ke-61 yang jatuh pada 20 Oktober 2025, Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara sekaligus Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Golkar, Alien Mus, menyalurkan 40 ton beras atau sekitar 8.000 karung sembako berisi beras, gula, dan minyak goreng 5 liter kepada masyarakat di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
Daerah penerima bantuan itu meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu.
Alien Mus mengatakan, pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian sosial Partai Golkar kepada masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi.
“Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan menjadi berkah di momen HUT Partai Golkar ke-61,” ujar Alien Mus, Sabtu (11/10/2025).
Politisi asal Maluku Utara itu menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan.
“Petani dan nelayan adalah sektor utama pembangunan Indonesia. Tanpa petani, ketahanan pangan sulit terwujud. Dan tanpa kesejahteraan petani, sulit memperkuat fondasi pangan nasional,” tegasnya.
Alien menilai, kekuatan ekonomi dan stabilitas keamanan suatu negara sangat ditentukan oleh ketersediaan pangan yang cukup. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan petani dan nelayan.
“Negara yang kuat adalah negara yang pangan dan nelayannya sejahtera. Pemerintah harus memastikan keselamatan dan kesejahteraan nelayan, karena mereka bukan hanya penyumbang devisa, tetapi juga penopang protein bangsa,” katanya.
Tak hanya fokus pada sektor pangan, Anggota DPR RI dua Periode ini juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di Maluku Utara dari ancaman eksploitasi pertambangan dan pencemaran akibat limbah tambang yang tidak sesuai prosedur.
“Saya mengimbau seluruh pengusaha tambang di Maluku Utara agar tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga lingkungan, melakukan reboisasi pasca tambang, memperhatikan kesehatan masyarakat lingkar tambang, dan membayar pajak tepat waktu,” ucapnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi aktivitas perusahaan tambang di daerah masing-masing.
“Kalau ada perusahaan yang nakal, merusak hutan, atau mencemari lingkungan, laporkan ke pemerintah daerah, pusat, atau langsung ke Komisi IV DPR RI. Kami akan tindaklanjuti agar diberi sanksi tegas,” pungkasnya. (RED)
