BACARITAMALUT.COM — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, menyemprot sejumlah permasalahan dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana.
Anggota Komisi III DPRD Kepsul, Kamal Upara mengungkapkan bahwa ia sendiri mengalami langsung kendala terkait pelayanan ambulans. Menurutnya, keluhan masyarakat tentang layanan di RSUD Sanana terus terdengar di berbagai desa.
“Salah satu yang sangat disayangkan adalah pelayanan sopir ambulans. Saya sendiri mengalami kejadian yang cukup memprihatinkan. Ketika saya membayar atau memberikan uang untuk biaya bahan bakar guna mengantarkan jenazah ke Desa Waigai, saya diberitahu bahwa layanan gratis hanya berlaku dalam Kota Sanana, sementara untuk luar kota dikenakan biaya,” ungkap Kamal saat melakukan kunjungan kerja, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Kamal menjelaskan setelah ia membayar biaya bahan bakar, ambulans berangkat mengantarkan jenazah ke Desa Waigai. Namun, saat dalam perjalanan dan tiba di Desa Fuata, ambulans tersebut tiba-tiba mogok.
“Saya kebetulan mengikuti dari belakang, dan setelah dicek, ternyata ambulans mogok bukan karena masalah mesin, tetapi kehabisan BBM. Padahal, saya sudah memberikan uang untuk membeli bahan bakar,” jelasnya.
Baca Juga : Kunker ke RSUD Sanana, Komisi III DPRD Kepsul Soroti Pelayanan
Akibat insiden tersebut, pihaknya harus menunggu selama hampir setengah jam. Karena waktu yang semakin mendesak, ia akhirnya memutuskan untuk memindahkan jenazah ke mobil pribadinya dan mengantarkannya langsung ke Desa Waigai.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan meskipun ada instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat meminta pihak RSUD Sanana untuk lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Direktur rumah sakit sebagai perwakilan pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kamal juga mempertanyakan anggaran operasional ambulans yang seharusnya sudah ditanggung oleh APBD.
“Kalau sampai BBM ambulans kosong total, inikan aneh. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pelayanan di RSUD Sanana tiba saat tiba akal,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Sanana, Ulia Handayani Ngofangare, mengakui bahwa masalah pelayanan ambulans memang sering dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa para sopir ambulans seharusnya tidak melakukan pemungutan biaya secara langsung kepada keluarga pasien atau jenazah.
“Seharusnya tidak ada pemungutan atau pembayaran ke keluarga, karena semua yang menyangkut pembayaran itu ada di kasir. Bukan hanya di luar kota, di dalam kota pun semua ada tarifnya, karena itu sudah diatur dalam Perda tarif. Tapi, proses semua yang menyangkut dengan hal-hal tersebut harus melalui kasir, bukan sopirnya,” jelas Ulia.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran BBM untuk ambulans sudah ditanggung oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan seluruh sopir ambulans yang ada.
“Untuk sopir ambulans ini, saya sudah berhentikan semua. Untuk mengisi kekosongan itu, saya sudah meminta beberapa teman-teman untuk membantu pelayanan,” tegasnya. (Red)
