BACARITAMALUT.COM — Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
RDP tersebut guna menindaklanjuti sejumlah program infrastruktur strategis yang diusulkan melalui Balai dan Kementerian PUPR.
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan RDP ini membahas kelanjutan proposal program Balai, khususnya pembangunan dan rekonstruksi ruas jalan serta jembatan di Pulau Sulabesi dan Mangoli.
“RDP ini dalam rangka menindaklanjuti program Balai untuk ruas jalan Dofa–Falabisahaya, jalan Pelabuhan Falabisahaya, rekonstruksi ruas jalan Manaf–Fatkauyon sepanjang 15 kilometer, Kawata–Waisakai 15 kilometer, Kaporo–Capalulu 23 kilometer, serta pembangunan Jembatan Baleha sepanjang 80 meter,” ujar Ramli, Selasa (6/1/2026).
Ramli menjelaskan, proposal tersebut sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI melalui anggota Komisi V, Irine Yusiana Roba Putri, yang membidangi infrastruktur.
“Proposal ini sudah masuk di DPR RI Komisi V. Sekarang tinggal kita koordinasikan dan tindak lanjuti bersama,” katanya.
Menurutnya, dalam waktu dekat Komisi III DPRD bersama Dinas PUPR Kepulauan Sula akan melakukan konsultasi ke Balai PUPR Provinsi Maluku Utara di Ternate serta Kementerian PUPR di Jakarta.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, kami menyiapkan data untuk dibawa ke Balai di Ternate dan Kementerian di Jakarta,” jelasnya.
Ia mengakui, tidak semua program dapat terealisasi sekaligus. Namun, pihaknya berharap ada beberapa kegiatan yang bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Mungkin ada satu atau dua program yang bisa gol di tahun 2026 ini,” ungkap Ramli.
Selain fokus pada ruas jalan di Pulau Sulabesi dan Mangoli, Komisi III DPRD juga menaruh perhatian pada pembangunan jembatan sebagai penunjang konektivitas wilayah.
“Saat ini fokus kita adalah mendorong dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait untuk infrastruktur di Kepulauan Sula,” tambahnya.
Ramli menambahkan, koordinasi awal telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kepulauan Sula dengan pihak Balai PUPR Provinsi Maluku Utara, dan pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung di Ternate.
“Sekitar tanggal 20 nanti kami akan bertemu di Ternate untuk menindaklanjuti proposal yang sudah diusulkan sejak tahun lalu,” pungkasnya. (RED)
