BACARITAMALUT.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan lintas sektoral menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kamis (18/12/2025).
Rapat dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Sula, Ir. Hi. M. Saleh Marasabessy, sebagai langkah antisipasi potensi lonjakan inflasi di akhir tahun.
Rakor tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Dandim 1510/Sula Letkol Inf Zulfani, perwakilan Polres Kepulauan Sula, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Sula, Asisten II Setda Kepulauan Sula Abdi Umagapi, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mengawali arahannya, Wabup mengajak seluruh peserta rapat untuk sejenak menundukkan hati dan pikiran, mendoakan masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang tengah dilanda bencana alam.
“Sebagai satu bangsa, duka saudara-saudara kita adalah duka kita bersama,” ujar H. Saleh.
Dalam paparannya, ia menegaskan Rakor TPID ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok, sekaligus melindungi daya beli masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Kepulauan Sula.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan, berdasarkan data terkini, tingkat inflasi daerah masih berada dalam tren relatif terkendali jika dibandingkan dengan kondisi inflasi nasional. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat tingginya permintaan bahan pangan pada momen Nataru.
“Kenaikan harga pangan pada periode Natal dan Tahun Baru berpotensi menekan daya beli dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, High Level Meeting (HLM) TPID menjadi momentum strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Proyeksi neraca pangan tahun 2025 menunjukkan sejumlah komoditas strategis berada dalam kondisi aman, antara lain daging ayam, telur, bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng. Sementara itu, stok beras, jagung, dan gula dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.
“TPID Kabupaten Kepulauan Sula harus tetap fokus menggelar operasi pasar dan inspeksi mendadak sebagai upaya konkret menjaga stabilitas harga,” katanya.
Selain itu, Wabup meminta agar pengendalian inflasi diperkuat melalui monitoring harga dan stok secara rutin di Pasar Rakyat Basanohi dan pusat-pusat pertokoan, serta penguatan komunikasi publik melalui pemantauan harga harian.
Menutup arahannya, ia menekankan pengendalian inflasi tidak sekadar menjaga angka statistik, melainkan merupakan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat, kepastian ekonomi daerah, dan stabilitas sosial menjelang tahun 2026.
“Saya berharap TPID Kepulauan Sula tetap solid, responsif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah,” pungkasnya. (RED)
